Survei Lembaga Riset Informasi (LRI) menyebutkan Nur Wahid merupakan capres muda terpopuler yang pilihan masyarakat. Ia mendapatkan 41,8% suara. Dia berada jauh di atas Rizal Mallarangeng dengan 13,6%.
INILAH.COM, Jakarta – Popularitas mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid, makin tinggi saja. Dia jadi calon presiden kalangan muda terpopuler. Beranikah PKS mengusung Ketua MPR itu maju ke medan perang tahun depan? 
Ini memang belum murni pilihan rakyat. Ini angka yang disodorkan hasil survei. Tapi, gejala ini menandai perkembangan baru popularitas politisi PKS itu. Jika PKS bisa mengakomodir kaum intelektual dan aktivis serta masyarakat profesional di luar partai, bisa jadi Nur Wahid bakal lebih cemerlang.
Survei Lembaga Riset Informasi (LRI) menyebutkan Nur Wahid merupakan capres muda terpopuler yang pilihan masyarakat. Ia mendapatkan 41,8% suara dari total 2.400 responden jajak pendapat yang dilakukan di 33 provinsi sepanjang 25 Agustus-7 September 2008.
Dia berada jauh di atas Rizal Mallarangeng dengan 13,6%. Menteri Keuangan Sir Mulyani juga dianggap sebagai tokoh muda yang populer. Dia mendapatkan 9,8%, diikuti Pramono Anung 4,9%. Sementara Presiden PKS Tifatul Sembiring, Rektor UI Gumilar Rusliwa Soemantri, Yuddy Chrisnandi, Fajroel Rahman dan Zulkifli Hasan masing-masing di angka 1%.
Peluang Nur Wahid menjadi capres terbilang besar. Sebab, dari kalangan internal partai, tampaknya Nur Wahid takkan mendapat ganjalan berarti. Hampir semua persyaratan telah dipenuhinya. Satu-satunya ganjalan berasal dari persoalan ‘eksternal’, yakni perolehan suara PKS pada pemilu legislatif 2009. Artinya, jika meraih suara minimal 20%, PKS akan mengajukan calon sendiri.
Menurut Zulkieflimansyah, politikus PKS, hasil survei LRI memang tidak terlalu mengagetkan buat PKS. Pasalnya, selama ini Nur Wahid merupakan figur yang kuat. Selain itu, dia dipandang sudah banyak berkorban untuk PKS. Dia termasuk salah satu pembangun partai dari awal. Wajar jika dia mendapatkan hasil yang maksimal sekarang dan di masa-masa yang akan datang.
Di era kepemimpinan Nur Wahid, PKS merebut suara pada Pemilu 2004 dengan 7% suara. Meyakinkan untuk partai baru. Angka itu melonjak tajam dibanding sekitar 1,5% suara Partai Keadilan (PK) pada Pemilu 1999. PKS kian percaya diri berkat keberhasilan Nur Wahid memimpin parpol ini.
Karena itu, bagi pengganti Nur Wahid, yakni Tifatul Sembiring, perkembangan ini merupakan angin segar. Dan Tifatul musti mendorong partainya agar meraih suara lebih banyak lagi dibanding pemilu 2009 agar bintang Hidayat kian menjulang.
PKS juga harus konsisten dan konsekuen dalam mengambil sikap antikorupsi, selain bersih, profesional, dan perduli. Pada akhirnya, perkembangan PKS akan tergantung dari kinerja para politisi, pengurus, aktivis, serta jemaah tablignya yang menyebar di seantero nusantara.
“Hari depan PKS tergantung dari keberhasilan para kadernya untuk konsisten dan konsekuen serta komit kepada rakyat kecil yang memerlukan pemberdayaan,” kata Ray Rangkuti, Direktur LIMA, sebuah LSM anak muda.
Sumber : Here
Sehingga tidak berlebihan apabila Ngaliman, anggota KPU yang baru datang spontan mengatakan “PKS memang selalu duluan” seraya menyalami rombongan dari PKS.
PK-Sejahtera Online: Di saat beberapa partai masih saling cakar memperebutkan nomor urut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru melakukan silaturahmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam sekaligus menyerahkan kelengkapan berkas-berkas para calegnya pada Sabtu (13/9)
Penyerahan berkas yang diserahkan ini mengukuhkan PKS Kota Batam sebagai partai yang selalu pertama. Pada musim pengajuan daftar caleg, PKS menjadi partai pertama yang mengajukan. Tradisi ini pun berlanjut di saat menyerahkan kelengkapan berkas para calon wakil rakyat tersebut di Kantor yang terletak di kawasan Sekupang. Sehingga tidak berlebihan apabila Ngaliman, anggota KPU yang baru datang spontan mengatakan “PKS memang selalu duluan” seraya menyalami rombongan dari PKS.
Rombongan PKS yang terdiri dari Ketua PKS Batam, Ir. Riky Indrakari, Sekretaris, Syaifuddin Fauzi dan lainnya langsung diterima oleh Ketua KPU Batam, Hendryanto dan Ketua Pokja Pencalonan DPRD, Zaenuddin bersama para stafnya.
Sementara itu empat berkas yang diletakan kotak plastik sesuai jumlah dapil itu satu demi satu diperiksa ulang kelengkapan administrasi, yang diantaranya adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Medical Check ini oleh Zaenuddin dan beberapa stafnya
Di tempat yang sama, Riky mengatakan, dari 43 nama yang didaftarkan tidak ada perubahan mencolok. Tidak ada perubahan nomor-nomor jadi, yang ada hanya penyesuaian komposisi kuota 30 persen untuk melengkapi sistem zipper, terang Riky
PKS Batam optimis, Pemilu 2009 bakal mendulang suara yang signifikan, karena selain sudah terkenal dengan partai yang bersih juga didukung oleh kesolidan kader yang teruji. Ketua Bapilu PKS Batam, Prijanto mentargetkan minimal 12 kursi akan dapat diraih
PKS memberikan bantuan dana sebesar Rp. 500 ribu rupiah untuk keluarga korban yang ditinggalkan dan Rp. 200 ribu untuk korban yang luka-luka.
PK-Sejahtera Online: Menyikapi tragedi kemanusiaan meninggalnya 21 orang warga Pasuruan dalam pembagian zakat, PKS melakukan aksi sosial dengan mengunjungi keluarga korban meninggal dan korban yang luka-luka.
Turut dalam rombongan Abdul AKrim (Ketua Wilda 2 DPW PKS Jatim), Ismu Hardiyanto (Ketua MPD), Suci Mardiko (Sekretaris DPD). Dalam kunjungannya, selain mengucapkan turut berbelasungkawa, PKS memberikan bantuan dana sebesar Rp. 500 ribu rupiah untuk keluarga korban yang ditinggalkan dan Rp. 200 ribu untuk korban yang luka-luka.
“Kondisi mereka memang benar-benar miskin. Bahkan salah satu dari korban rumahnya berjarak 10 KM dari lokasi kejadian. Peran pemerintah mestinya ditingkatkan dalam melakukan pendataan orang-orang miskin. Sehingga dalam momentum ramadhan, pemerintah bisa sinergi dengan para Muzzaki agar bisa menyalurkan kepada para mustahik yang tepat. ” ujar Abdul Karim.
PKS mengucapkan bela sungkawa yang mendalam atas peristiwa yang menyebabkan meninggalnya 21 orang warga pasuran meninggal. “Hendaknya peristiwa ini dijadikan pelajaran yang berharga agar setiap amal yang baik juga disertai dengan manajemen yang baik. Sehingga peristiwa yang serupa tidak akan terjadi lagi dikemudian hari,” ujar Abdul Karim, Ketua Wilda 2 DPW PKS Jatim.
“Mereka menolak membuktikan, mereka belum siap berdemokrasi, karena mereka tak menghormati proses panjang wakil rakyat mendiskusikan RUU ini,” terang Muzammil.
Jakarta - Meski RUU Pornografi akan segera disahkan, pro kontra terhadap RUU ini tak kunjung usai. Jika kubu penolak menilai RUU pornografi hanya akan mengekang kebebasan berekspresi dan mengancam integrasi, lain halnya bagi kubu penolak. PKS bahkan menuding para penolak telah sesat pikir.
“Yang menolak RUU Pornografi telah melakukan lima kekeliruan berpikir. Pertama, melupakan nilai-nilai agama yang diagungkan oleh pancasila yang berarti mengagungkan aturan luhur,” kata anggota FPKS Al Muzammil Yusuf pada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis ( 18/9/2008).
Menurut anggota Komisi I DPR ini, selain melupakan nilai agama, para penolak RUU Pornografi juga dinilai tidak siap berdemokrasi. Alasannya, proses panjang dan dialektika antar fraksi yang sudah berjalan lama tidak dihargai semestinya.
“Mereka menolak membuktikan, mereka belum siap berdemokrasi, karena mereka tak menghormati proses panjang wakil rakyat mendiskusikan RUU ini,” terang Muzammil.
Selain 2 alasan di atas, Muzammil menilai penolakan kelompok tertentu pada RUU Pornografi membuktikan mereka tidak siap menjadi bagian dari keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Mereka melupakan amanat UUD 45 pasal 31 ayat 3 bahwa pendidikan nasional bertujuan meningkatkan iman taqwa dan ahlaq mulia. Selain itu, mereka meremehkan upaya penyelamatan generasi muda dan anak,” kata Muzammil.
Muzammil juga menilai bahwa penolakan ini lebih menuruti ide kebebasan Barat. “Para penolak RUU lebih terinspirasi dan mewakili ide kebebasan Barat yang nyata-nyata gagal melindungi rakyatnya dari bahaya pornografi,”pungkasnya.
Untuk bisa memaksimalkan potensi zakat dalam membantu ekonomi umat ini, lanjut Hafidhuddin, diperlukan kerja keras baik dari sisi sosialisasi maupun penguatan lembaga. Badan pengelola zakat juga harus bekerja secara profesional dan menggandeng berbagai pihak terkait.
PK-Sejahtera Online: London (PKS Inggris). Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Didin Hafidhuddin mengatakan zakat berpotensi mengangkat umat dari kemiskinan. Zakat bisa dimanfaatkan untuk membantu umat memulai usaha-usaha produktif. Hal ini disampaikan Hafidhuddin ketika menjadi pembicara seminar online yang diselenggarakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Inggris, Sabtu (13/9).
“Zakat tidak hanya untuk kepentingan konsumtif, tapi juga untuk kepentingan produktif,” kata Hafidhuddin. Guru besar IPB yang pernah dicalonkan menjadi capres Partai Keadilan ini mencontohkan, Badan Amil Zakat Nasional pernah membantu satu keluarga dengan mesin jahit yang akhirnya dengan sarana ini, keluarga tersebut bisa menjalankan usaha beromset ratusan juta.
Hafidhuddin juga mengungkapkan potensi zakat untuk mempersatukan umat. “Zakat adalah pintu ekonomi yang bisa menyatukan berbagai organisasi kemsyarakatan,” katanya.
Untuk bisa memaksimalkan potensi zakat dalam membantu ekonomi umat ini, lanjut Hafidhuddin, diperlukan kerja keras baik dari sisi sosialisasi maupun penguatan lembaga. Badan pengelola zakat juga harus bekerja secara profesional dan menggandeng berbagai pihak terkait.
Seminar online ini digelar dengan memanfaatkan layanan conference Yahoo Messenger dan diikuti oleh para kader, simpatisan Partai Keadilan Sejahtera, dan masyarakat umum di berbagai kota di Inggris. Karena sifatnya online, para peserta tidak perlu meninggalkan rumah, cukup dengan menghubungkan komputer ke internet.
Ketua Pusat Informasi dan Pelayanan PKS Inggris (PIP-PKS-UK) Dr Ali Sophian mengatakan seminar ini adalah salah satu kegiatan PKS di bulan Ramadan ini. Kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan PKS Inggris adalah menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan shadaqah.
Selain itu, PKS Inggris mengumpulkan buku dan mainan anak-anak yang akan disalurkan ke tanah air. Bekerjasama dengan Rumah Zakat Indonesia, PKS Inggris meluncurkan program anak asuh.
“Ini adalah salah satu bentuk kepedulian kami terhadap saudara-saudara kami yang ada di Indonesia,” jelas Ali Sophian, alumni Huddersfield University tersebut.
Sedangkan untuk masyarakat Indonesia di Inggris, PKS membagikan booklet Panduan Ibadah Ramadan.
”Namun, kita sadar jalan dakwah memang tidak pernah mulus, selalu ada onak dan duri,” ujarnya.
Jakarta, Kompas - Kezaliman penguasa merupakan salah satu sumber kehancuran bangsa. Selain itu, kekufuran yang dilakukan warga bangsa juga merupakan sumber kehancuran yang membuat sebuah bangsa hilang dari peradaban dunia.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia Syuhada Bahri dalam silaturrahim Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tokoh dan ormas Islam nasional di Jakarta, Selasa (16/9). ”Ketika sumber kehancuran ini muncul secara bersamaan, tidak ada yang bisa menghentikan kehancuran sebuah peradaban bangsa,” ujarnya.
Itu sebabnya, menurut Syuhada Bahri, dalam Islam perlu ada dakwah politik untuk menghadapi kezaliman penguasa. Untuk menghadapi kekufuran perlu dilakukan dakwah tarbiyah.
”Namun, dakwah ini perlu dilandasi keikhlasan untuk mengejar ridha Allah, bukan karena tarikan dari luar yang bersifat keduniaan,” ujarnya.
Syuhada Bahri juga mengingatkan, gerakan dakwah itu harus lahir dari keimanan yang sangat kuat. Apalagi bagi pelaku dakwah politik karena menghadapi godaan sangat besar.
”Sekali saja goyah, akibatnya bisa fatal bagi gerakan dakwah itu sendiri,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Syariah Pusat DPP PKS Surrachman Hidayat mengatakan, sebagai partai dakwah, PKS membutuhkan banyak masukan dari masyarakat dan ormas Islam.
”Namun, kita sadar jalan dakwah memang tidak pernah mulus, selalu ada onak dan duri,” ujarnya.
”Umaro” dan ulama
Kepala Balai Pustaka Zaim Uchrowi mengatakan, kemenangan Islam tergantung dari seberapa kuat mampu memenangi pentas peradaban dunia.
”Seperti Nabi Muhammad SAW yang mampu membalik dan menciptakan sebuah peradaban baru,” ujarnya.
Menurut Zaim, yang perlu diusahakan oleh gerakan dakwah adalah profesional yang secara awam diterjemahkan sebagai kompetensi, integritas, dan kemampuan manajemen.
”Orang baik saja tidak cukup untuk memenangi peradaban dunia, namun tetap dibutuhkan kesalehan sosial,” ujarnya.
Kader muda Islam, Adhian Husaini, mengatakan, bangkitnya generasi baru merupakan puncak kaderisasi yang dilakukan ulama.
”Kita, kan, sering mendengar rusaknya umaro (pemerintah) karena rusaknya ulama, dan rusaknya ulama karena tidak total dalam mengemban ilmunya,” ujarnya.
Pendekatan dan pembangunan peradaban bangsa Indonesia ini tidak bisa diserahkan pada wacana-wacana yang memecah belah bangsa. Berbagai pemikiran dan pendekatan yang bersifat mengotak-ngotakkan warga negara dari sudut etnis Jawa dan luar Jawa, pribumi dan nonpribumi, juga harus dilampaui.
Jakarta, Kompas - Indonesia baru tidak perlu lagi mempertegas batasan Islam dan nasionalis. Polarisasi semacam ini tidak menguntungkan bagi peradaban baru Indonesia. Itu sebabnya bangsa ini perlu menghentikan wacana polarisasi nasionalis-agama.
”Bangsa ini perlu mengajukan wacana baru agar bisa maju dalam peradaban bangsa-bangsa di dunia,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Anis Matta, Senin (15/9).
Menurut dia, pendekatan dan pembangunan peradaban bangsa Indonesia ini tidak bisa diserahkan pada wacana-wacana yang memecah belah bangsa. Berbagai pemikiran dan pendekatan yang bersifat mengotak-ngotakkan warga negara dari sudut etnis Jawa dan luar Jawa, pribumi dan nonpribumi, juga harus dilampaui.
”Pendekatan semacam ini dalam skala integritas nasional tidak menguntungkan dalam pembangunan peradaban bangsa,” ujarnya.
Peradaban bangsa Indonesia, menurut Anis Matta, terlalu mahal jika harus dibayar dengan konflik, pengotak-ngotakan masyarakat, dan stereotip.
Misalnya, stereotip tentang kelompok China dan Islam. Menurut Anis Matta, masih menyisakan kecurigaan terhadap kelompok lainnya.
”Dalam kasus Indonesia, saat ini seolah-olah orang di luar Jawa mimpi yang paling tinggi hanya boleh sampai wakil presiden. Ini juga tidak betul,” ujarnya.
Sepakat dengan Anis Matta, Sekretaris Jenderal Baitul Muslimin Zainun Ahmadi mengatakan, wacana polarisasi agama dan nasionalis memang tidak perlu lagi dihidup-hidupkan.
”Bagi kita, masalah itu sudah final tidak perlu dipermasalahkan lagi. Kita perlu kearifan lokal, betapa tampilan bernegara tidak bisa eksklusif. Ada golongan lain yang hidup dalam masyarakat majemuk,” ujar Zainun.
Menurut dia, problem kebangsaan memang tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok masyarakat saja. Semua kelompok masyarakat harus saling membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan problem kebangsaan.
”Tanpa kerja sama ini, kita tidak mungkin bisa berhasil sebagai bangsa. Kita tidak mungkin bisa menjadi bangsa yang unggul,” ujarnya.
Di Makassar, saat melakukan sahur bersama dengan fungsionaris dan calon anggota legislatif PKS Sulawesi Selatan, Anis Matta juga mengatakan hal yang sama, yakni saatnya tidak lagi terjebak pada hal-hal yang bersifat dikotomis.
Terkait dengan itu, Anis menegaskan, dengan tampilnya PKS sebagai partai terbuka, ke depan PKS siap berkoalisi dengan partai mana pun asalkan sepaham dalam agenda.
“Mereka menolak membuktikan, mereka belum siap berdemokrasi, karena mereka tak menghormati proses panjang wakil rakyat mendiskusikan RUU ini,” terang Muzammil.
Jakarta - Meski RUU Pornografi akan segera disahkan, pro kontra terhadap RUU ini tak kunjung usai. Jika kubu penolak menilai RUU pornografi hanya akan mengekang kebebasan berekspresi dan mengancam integrasi, lain halnya bagi kubu penolak. PKS bahkan menuding para penolak telah sesat pikir.
“Yang menolak RUU Pornografi telah melakukan lima kekeliruan berpikir. Pertama, melupakan nilai-nilai agama yang diagungkan oleh pancasila yang berarti mengagungkan aturan luhur,” kata anggota FPKS Al Muzammil Yusuf pada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis ( 18/9/2008).
Menurut anggota Komisi I DPR ini, selain melupakan nilai agama, para penolak RUU Pornografi juga dinilai tidak siap berdemokrasi. Alasannya, proses panjang dan dialektika antar fraksi yang sudah berjalan lama tidak dihargai semestinya.
“Mereka menolak membuktikan, mereka belum siap berdemokrasi, karena mereka tak menghormati proses panjang wakil rakyat mendiskusikan RUU ini,” terang Muzammil.
Selain 2 alasan di atas, Muzammil menilai penolakan kelompok tertentu pada RUU Pornografi membuktikan mereka tidak siap menjadi bagian dari keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Mereka melupakan amanat UUD 45 pasal 31 ayat 3 bahwa pendidikan nasional bertujuan meningkatkan iman taqwa dan ahlaq mulia. Selain itu, mereka meremehkan upaya penyelamatan generasi muda dan anak,” kata Muzammil.
Muzammil juga menilai bahwa penolakan ini lebih menuruti ide kebebasan Barat. “Para penolak RUU lebih terinspirasi dan mewakili ide kebebasan Barat yang nyata-nyata gagal melindungi rakyatnya dari bahaya pornografi,”pungkasnya.